Perkembangan agroindustri seiring dengan banyaknya penerapan integrasi pertanian-peternakan berdampak terhadap perilaku dan peraturan yang digunakan di farm selama satu dekade terakhir. Dampak tersebut dapat terlihat dengan kesuburan tanah, struktur tanah, gulma, hama dan sebagainya. Meskipun harus menghadapi kesulitan seperti sejumlah tantangan dan peluang yang terkait, cenderung sangat mempengaruhi tingkat dan sifat dari integrasi pertanian dan peternakan. Beberapa hal yang patut dicermati terhadap dampak dan tantangan integrasi pertanian-peternakan diantaranya adalah :
Integrated Farming
Layaknya sebuah kota besar lainnya, Kota Yogyakarta memiliki peluang pasar yang besar dalam bidang agribisnis, salah satu indikatornya adalah peningkatan permintaan masyarakat akan kebutuhan bahan pangan. Peluang tersebut harus didukung dengan tersedianya sumber daya alam meliputi lahan dan menurunkan konversi (alih fungsi) lahan pertanian menjadi non-pertanian yang meningkat tiap tahunnya.
Proses ahli fungsi tersebut harus dikendalikan demi keberlanjutan ketersedian bahan pangan. Salah satunya dengan menerapkan Integrated Farming System (IFS) atau sistem pertanian terpadu. “Peningkatan usaha peternak-petani dengan pemanfaatan lahan dan pelestarian lingkungan menjadi awal pemikiran Pemerintahan Yogyakarta dalam mencanangkan program Integrated Farming System (IFS) tahun 2005, kemudian baru melakukan sosialisasi kepada masyarakat tahun 2008 hingga 2009 dan terealisasikan tahun 2010 hingga kini” tutur Pak Tarno selaku Ketua Dinas Peternakan Yogyakarta.
Pro dan kontra terkait dengan dunia perdagingan kembali mengemuka. Kali ini dipicu oleh permintaan Presiden Joko Widodo agar harga daging sapi di tingkat konsumen tidak lebih dari Rp. 80,000.000,-. Tentu saja ini bukan hal yang mudah mengingat harga daging sapi di pasaran seperti di Yogyakarta masih berkisar pada harga Rp. 120.000,- (www.krjogja.com tanggal 3 Juni 2016). Harga tersebut masih sangat relatif tinggi dibandingkan dengan target yang dicanangkan oleh Presiden. Jika dilihat berdasarkan sistem produksi dan distribusi di lapangan saat ini, maka permintaan Presiden tersebut terkesan jauh panggang dari api. Dari sisi produsen, penurunan harga hingga 80,000, hanya bisa dicapai dengan penambahan kuota impor daging sapi maupun sapi bakalan. Akibatnya produsen lokal dalam hal ini peternak rakyat tentu akan menjadi korban dari harga daging yang dipatok murah.
Recent Comments